Target Keuangan Inklusif 2019, Bagaimana Perkembangannya?

Target Keuangan Inklusif 2019, Bagaimana Perkembangannya?

Seperti dalam mendapatkan layanan kesehatan yang baik, mendapatkan layanan keuangan yang layak juga merupakan hak setiap orang. Orang-orang yang sudah mendapatkan akses keuangan yang mencakup layanan menabung, layanan pinjaman, asuransi dan investasi. Meski begitu masih banyak orang yang berada di luar ‘area kenyamanan’ ini. Orang-orang yang belum mendapat akses ke layanan keuangan yang layak masuk ke dalam kategori the bottom of the pyramid atau the unbanked. Kategori ini merujuk kepada tingkat keuangan inklusif Nasional. Semakin banyak orang yang tercatat belum memiliki akses keuangan yang baik, semakin rendah pula tingkat keuangan inklusif di suatu negara.

Di Indonesia sendiri, pencatatan tingkat keuangan inklusif yang terakhir pada tahun 2016 yang menyebutkan angka inklusi keuangan sebesar 67,8%, meningkat dari 59,7% pada tahun 2013. Pemerintah Indonesia pun mengambil upaya dalam peningkatan angka ini dengan menetapkan target peningkatan inklusi dan literasi keuangan hingga angka 75% yang harus tercapai pada tahun 2019. Pemerintah pun optimis akan mencapai angka ini di waktu yang ditentukan, melihat dari peningkatan angka sejak 2013 sampai 2016 lalu.

Dalam menuju pencapaian angka tersebut, berbagai pihak yang mencakup sektor pemerintah dikerahkan untuk mendukung berbagai program yang ada. Diantaranya ada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, berbagai kementrian terkait, pihak swasta (perbankan, startup fintech, Telco, Asosiasi, dll), pemerintah daerah, akademisi, serta Kantor Sekertariat Wakil Presiden.

Usaha Pemerintah Sejauh Ini

Dalam usaha peningkatan indeks keuangan ini, berbagai pihak telah melancarkan berbagai usaha. Mulai dari Bank Indonesia yang menyatakan 6 Pilar Strategi Nasional Keuangan Inklusif. 6 pilar tersebut yang menjadi patokan langkah apa saja yang bisa diambil demi meningkatkan indeks inklusi keuangan di Indonesia. Isi 6 pilar tersebut mencakup:

    1. Edukasi Keuangan
    2. Fasilitas Keuangan Publik
    3. Pemetaan Informasi Keuangan
    4. Kebijakan Peraturan yang mendukung
    5. Fasilitas Intermediasi & Saluran Distribusi
    6. Perlindungan Konsumen

Dalam pilar yang ke-5 menyebutkan kalau salah satu faktor yang busa menjamin peningkatan inklusi keuangan adalah Layanan Keuangan Digital (LKD) atau yang lebih sering dikenal sebagai Fintech.

OJK pun satu suara dalam hal ini. Melalui Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) OJK menyuarakan bahwa salah satu pendukung penting menuju peningkatan keuangan inklusif adalah layanan keuangan yang diberikan fintech. Sedangkan aksi nyata yang dilakukan OJK bersama AFTECH yaitu Fintech Days yang dilakukan sepanjang tahun 2018 ke berbagai provinsi di Indonesia. Fintech Days ini bertujuan utama untuk mengedukasi berbagai lapisan masyarakat mengenai layanan keuangan digital untuk mendorong masyarakat memanfaatkan layanan keuangan dari fintech.

Baru-baru ini, OJK juga mengambil langkah baru yang disebutkan dalam media sosialnya. Poin ke empat dari kebijakan ini pun mendukung keberadanaan startup fintech untuk menjangkau segmen masyarakat yang belum memiliki akses keuangan yang layak.

Di sisi yang lain, seperti yang dirilis oleh CNBC Indonesia, Kementrian Komunikasi dan Informatika pun turut mendukung peningkatan keuangan inklusif dengan memberikan insentif ke perusahaan Fintech yang berinvestasi di daerah pinggiran Indonesia. Intensif yang dijanjikan ini sebagai stimulasi bagi perusahaan financial technology untuk fokus memberikan layanannya terutama untuk segmen masyarakat unbanked.

Di awal tahun 2019, pihak OJK maupun BI memang belum menyebutkan bagaimana perkembangan hasil dari semua usaha yang telah dilakukan dalam peningkatan keuangan inklusif. Meski begitu, jika target tersebut bisa tercapai akan ada banyak manfaat yang didapatkan terutama dalam sektor keuangan dan perekonomian.

Manfaat Peningkatan Keuangan Inklusif

Seperti yang dirilis Bank Indonesia yang menyebutkan berbagai keuntungan keuangan inklusif, seperti:

    • Peningkatan efisiensi ekonomi.
    • Stabilitas sistem keuangan.
    • Mengurangi shadow banking atau irresponsible finance.
    • Mendukung pendalaman pasar keuangan.
    • Memberikan potensi pasar baru bagi perbankan.
    • Mendukung peningkatan Human Development Index (HDI) Indonesia.
    • Berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional yang sustain dan berkelanjutan.
    • Mengurangi kesenjangan (inequality) dan rigiditas low income trap, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya berujung pada penurunan tingkat kemiskinan.

Secara singkat, peningkatan keuangan inklusif di Indonesia bisa meningkatkan sektor perekonomian dan keuangan Tanah Air. Dampak akhirnya nanti adalah mengurangi kemiskinan di Indonesia.

Apa yang Bisa Kita Lakukan?

Kita sebagai warga negara yang sudah menikmati layanan perbankan juga bisa berkontribusi dalam peningkatan tingkat keuangan inklusif. Caranya dengan menggunakan berbagai produk dari startup fintech supaya mereka tetap beroperasi secara optimal hingga nantinya berhasil menjangkau masyarakat yang belum bisa menikmati layanannya. Berbagai jenis fintech tersedia untuk memudahkan segala aktivitas keuangan masyarakat, seperti dalam pembayaran, mengatur uang, mendapatkan pinjaman, berinvestasi dan membandingkan berbagai macam produk keuangan yang ada.


Artikel ini ditulis oleh Kredit Pintar, perusahaan fintech yang memberi kemudahan dalam penyaluran pinjaman onlinebagi seluruh rakyat Indonesia. Ikuti blog Kredit Pintar untuk mendapatkan tips mengatur keuangan lain yang bermanfaat. Ingin mengenal Kredit Pintar lebih dekat?

Pinjam Sekarang!

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of